Orde Baru adalah salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia yang memiliki dampak besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat. Dimulai pada 1966, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berlangsung hingga 1998. Periode ini penuh dengan perubahan signifikan yang berpengaruh pada arah kebijakan negara, tetapi juga tidak lepas dari kontroversi dan tantangan, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang bagaimana Orde Baru terbentuk, kebijakan-kebijakan yang dijalankan, serta dampaknya bagi Indonesia.
Latar Belakang Berdirinya Orde Baru
Orde Baru mulai berkuasa setelah Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Jenderal Angkatan Darat, mengambil alih kekuasaan dari Presiden Sukarno. Pada 1965, Indonesia mengalami ketegangan politik yang tinggi setelah terjadinya Gerakan 30 September (G30S) yang kemudian mengarah pada kerusuhan dan pembunuhan massal yang melibatkan banyak pihak, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Keadaan ini memunculkan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto untuk mengambil alih kepemimpinan.
Pada 1966, Soeharto mendapatkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang memberinya wewenang untuk mengambil alih pemerintahan. Sukarno pun akhirnya harus mundur dari jabatannya sebagai Presiden, dan Soeharto menjadi pemimpin de facto negara. Pada 1967, Soeharto secara resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, menandai dimulainya era Orde Baru.
Kebijakan Ekonomi Orde Baru: Membangun Perekonomian dari Nol
Salah satu fokus utama pemerintahan Orde Baru adalah pemulihan dan pembangunan ekonomi Indonesia yang hancur akibat krisis politik dan ekonomi pada akhir era Sukarno. Dalam menjalankan kebijakan ekonomi, Orde Baru menekankan pada kestabilan politik, liberalisasi ekonomi, dan hubungan yang lebih dekat dengan negara-negara Barat.
Pembangunan Ekonomi dan Stabilitas Politik
Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan yang mengutamakan sektor-sektor strategis, seperti industri, infrastruktur, dan pertanian. Pemerintah juga mengundang investasi asing, terutama dari negara-negara Barat, untuk membangun ekonomi Indonesia. Dalam kurun waktu 30 tahun, Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya.
Namun, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ketimpangan sosial dan ekonomi tetap ada. Orde Baru sangat bergantung pada sektor migas (minyak dan gas), yang sering kali menjadi sumber kekayaan yang tidak merata, dan berujung pada ketergantungan pada ekspor komoditas alam.
Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Lima Tahun
Salah satu program penting dalam Orde Baru adalah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), yang dimulai pada 1969. Setiap lima tahun, pemerintah menyusun rencana pembangunan untuk meningkatkan infrastruktur, memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi kemiskinan. Meskipun banyak kemajuan yang tercatat, hasil dari kebijakan ini tidak sepenuhnya merata dan banyak sektor yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup.
Sistem Politik dan Demokrasi yang Terbatas
Orde Baru dikenal dengan sistem politik yang sangat terpusat dan dikendalikan oleh pemerintah. Setelah mengambil alih kekuasaan, Soeharto membentuk sistem politik yang dikenal dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Demokrasi Pancasila yang mengedepankan stabilitas politik.
Pengendalian Partai Politik dan Media
Pada masa Orde Baru, hanya ada beberapa partai politik yang dapat beroperasi di Indonesia, dan semuanya harus berada di bawah kendali pemerintah. Partai Golkar, yang dibentuk oleh pemerintah Soeharto, menjadi kekuatan politik dominan di Indonesia. Kebebasan pers dan media juga dibatasi, dengan pemerintah mengontrol media massa untuk memastikan stabilitas politik dan membatasi kritik terhadap pemerintah.
Pemberantasan Komunis dan Gerakan Sosial
Salah satu ciri khas dari kebijakan Orde Baru adalah pemberantasan terhadap gerakan komunis dan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Setelah terjadinya tragedi G30S/PKI, Orde Baru menjalankan kebijakan antikomunis yang sangat keras, termasuk pembunuhan massal dan penahanan terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam gerakan tersebut. Kebijakan ini berlangsung hingga akhir pemerintahan Orde Baru.
Peran Militer dalam Pemerintahan
Salah satu fitur penting dalam pemerintahan Orde Baru adalah dominasi militer dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial. ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan, dan hampir setiap kabinet mengikutsertakan perwakilan dari militer. Hal ini mengarah pada militerisasi negara yang menyebabkan banyak keputusan politik dan sosial ditentukan oleh pihak militer, yang sering kali berbenturan dengan aspirasi masyarakat sipil.
Perubahan Sosial dan Budaya
Selama Orde Baru, terjadi perubahan sosial yang signifikan di Indonesia. Pemerintah mendorong urbanisasi, dan banyak orang pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor industri dan perdagangan. Namun, modernisasi ini tidak lepas dari dampak negatif, seperti meningkatnya kemiskinan perkotaan dan kerusakan lingkungan akibat industrialisasi.
Di sisi lain, Orde Baru juga melakukan kampanye budaya untuk mempromosikan Pancasila sebagai ideologi negara, yang diharapkan bisa menyatukan rakyat Indonesia yang multikultural. Walaupun demikian, beberapa kebijakan yang dijalankan terbukti mengabaikan keragaman budaya dan identitas lokal yang ada.
Krisis Ekonomi dan Kejatuhan Orde Baru
Memasuki akhir 1990-an, Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat parah. Krisis finansial Asia 1997-1998 memberikan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, yang ditandai dengan nilai tukar rupiah yang anjlok, kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar, serta tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Krisis ini memicu ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Masyarakat mulai melakukan protes besar-besaran, dan pada Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah tekanan yang semakin besar dari masyarakat dan militer. Kejatuhan Soeharto menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia.
Dampak Orde Baru
Era Orde Baru meninggalkan warisan yang kompleks. Meskipun Indonesia mengalami kemajuan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, banyak aspek negatif yang perlu diperhatikan. Penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan sosial, serta pelanggaran hak asasi manusia adalah beberapa masalah yang muncul selama pemerintahan ini. Di sisi lain, kebijakan ekonomi yang sukses dan pembangunan infrastruktur memberi fondasi yang kuat untuk Indonesia di masa depan.